Peduli Gizi

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)

Sejarah

Tenaga ahli di bidang gizi sebagai warga yang setia dari Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menyadari dan bertanggung jawab penuh akan kewajibannya terhadap negara dan bangsa Indonesia. Kami juga berkeyakinan bahwa perbaikan gizi merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Tekad yang bulat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran demi tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, disatukan dalam satu wadah organisasi profesi Nutrisionis-Dietisien yang disebut Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau disingkat PERSAGI, dan tidak berafiliasi kepada suatu organisasi politik.

Organisasi profesi ini didirikan pada tanggal 13 Januari 1957 dengan nama semula Persatuan Ahli Nutrisionis Indonesia yang disempurnakan pada tanggal 26 Mei 1960 dan kemudian pada tanggal 20 Juli 1965 dan terakhir tanggal 19 Nopember 1989 menjadi Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat organisasi profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia ini berkedudukan di Jakarta dan terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagai organisasi profesi dengan nomor daftar 00091007.

Visi dan Misi

Organisasi profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia mempunyai visi dan misi. Visi organisasi profesi ini adalah mencapai status gizi masyarakat yang optimal pada tahun 2010. Yang dimaksud dengan status gizi masyarakat optimal adalah suatu keadaan gizi pada tingkat setinggi mungkin yang dapat dicapai sesuai dengan perkembangan (1) iptek, (2) sarana dan prasarana, dan (3) kemapuan manajemen, pada suatu kurun waktu tertentu.

Misi yang dimiliki oleh organisasi profesi ini adalah :

1. Menjadikan gizi sebagai basis paradigma basis pencerdasan bangsa dan basis peningkatan produktivitas.
2. Menjadikan penduduk Indonesia memahami, menyadari dan melaksanakan pola makan sesuai dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) yang dibeberapa negara lain disebut “Nutritional Guidelines”.
3. Menjadikan pelayanan gizi yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat banyak sebagai bagian integral dari pelayanan masyarakat.
4. Memberikan kesempatan lebih luas kepada daerah untuk menyusun kebijakan gizi sesuai dengan masalah dan keadaan daerah masing-masing.

Sumber : http://www.persagi.org/index.php?hal=1